Kepala Bappeda bersama Kepala dan perwakilan OPD foto bersama usai pembukaan FGD SDI di ruang rapat Bappeda, Kamis, 27/02/2025. Foto : Andreas

KOMINFOKUBAR–SENDAWAR. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mendorong tata kelola data yang berkualitas melalui Program Satu Data Indonesia. Kamis, 27/02/2025.

Program ini bertujuan untuk menciptakan data yang berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakai antar instansi pusat dan daerah. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dengan memperhatikan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan satu data.

Pembina data dan wali data diharapkan untuk berkoordinasi melalui Forum Satu Data, mengintegrasikan beragam data dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Setiap keputusan dan kebijakan pemerintah harus merujuk kepada data yang valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan data yang terpadu menjadi faktor penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengendalian pembangunan daerah.

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Yudianto Rihartono Kutai Barat, menyampaikan harapan agar seluruh perangkat daerah Kabupaten Kutai Barat mendukung penuh forum satu data.

“Kita sekalian yang hadir harus memiliki Komitmen bersama terhadap program ini, besar harapan saya bahwa satu data ini menjadi wujud nyata dalam mewujudkan basis data yang akurat, terpadu, terpusat dan terintegrasi sehingga tidak ada data yang tidak valid keluar dari perangkat daerah”, ucapnya.

Pengelolaan data ini tidak hanya untuk kepentingan internal, tetapi meningkatkan transparansi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan publik. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Rustam menyampaikan bahwa data merupakan aset penting, sebagai bagian dari perencanaan dalam mengambil keputusan dan evaluasi program pembangunan. “dengan adanya sistem satu data Indonesia diharapkan seluruh pemangku kepentingan mempunyai data yang berkualitas, transparan dan akuntabel”, ujarnya.

Dengan penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia, pemerintah dapat mempercepat terwujudnya tata kelola data yang lebih baik. Serta menjadi langkah awal dalam mengintegrasikan data secara menyeluruh, sehingga mendukung perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang lebih efektif dan efisien.

Penulis : Levitika