(Kiri) Wakil Bupati Kutai Barat, Saat membuka kegiatan Musrenbang RKPD 2022. Foto: Andreas (Diskominfo)
KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Pemerintah Kutai Barat, melaksanakan kegiatan Musrembag Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 dengan Tema ”Meningkatnya Infrastruktur yang Menunjang Ekonomi Kerakyatan dalam Rangka Percepatan Pembangunan dan Pemulihan Ekonomi.“
kegiatan yang digagas BP3D Kutai Barat ini, dalam rangka penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, dibuka oleh Wakil Bupati Kutai Barat diikuti secara langsung dan daring melalui Aplikasi Zoom Meeting dari perakilan DPRD, dan perangkat daerah dilingkungan Pemerintah daerah Kutai Barat, di Gedung Aji Tullur Jejangkat Setdakab Kutai Barat. Rabu (24/03).
Wakil Bupati Kutai Barat H Ediyanto Arkan mengatakan, melalui kegiatan musrembang ini, Stakeholder dapat bersinergi antara kondisi daerah Kutai Barat dengan provinsi dan nasional untuk menyelaraskan visi dan misi Pemerintah Kutai Barat Tahun 2021-2024 yang akan datang. “Tentunya hal-hal ini kita harapkan dapat mencapai beberapa indikator inti dari pembangunan yakni penurunan tingkat kemiskinan dan penurunan tingkat penganguran,” harap Wabup.
Lebih lanjut dijelaskan Wabup, Kabupaten Kutai Barat memiliki luas 20.000 km2 dan terdiri dari 190 kampung dan 4 kelurahan merupakan sebuah tantangan yang besar, terutama infrastruktur masih menjadi faktor pemicu dalam penurunan angka kemiskinan dan mengurangi pengangguran.
Selain itu Kutai Barat memiliki potensi yang besar untuk dikelola, namun ada pula aspek-aspek lain dengan adanya perusahaan – perusahaan besar yang sudah beroperasi seperti; perusahaan perkebunan kelapa Sawit sejak 10 tahun yang lalu, dan sekarang sudah mulai produksi. “Aktivitas Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) tersebut mempengaruhi infrastruktur yang sudah di bangun oleh Pemerintah baik Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi,”jelasnya.
Namun dari sisi lain PKS tersebut juga memberikan banyak lapangan pekerjaan yang besar terhadap masyarakat Kutai Barat. “Hal ini menjadi perhatian pemerintah untuk menyeimbangkan khususnya pemanfaatan infrasturktur jalan untuk pengangkutan Truk Buah Sawit (TBS) dan pengangkutan CPO kepelabuhan, adanya aktivitas tersebut yang menurunkan kualitas jalan yang ada, sehingga PKS yang ada telah menyiapkan dana sebanyak 6 Miliar untuk perbaikan jalan sebagai bentuk tanggung jawab,” tegasnya.
Sementara Kepala BP3D Kutai Barat Achmad Sofyan mengatakan, kegiatan musrenbang ini merupakan amanat UU No 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, UU no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan permendagri no 86 Tahun 2017 Tentang tata cara pelaksanaan dan pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah.
Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan daerah guna melakukan penyelarasan program dan kegiatan antara provinsi dan Kabupaten.
Menurutnya RKPD tahun 2022 merupakan RKPD tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2021-2026. Berkaitan dengan hal tersebut maka acuan dalam penyusunan RKPD tahun 2022 adalah evaluasi capaian kerja Tahun 2020 dan perkiran capaian tahun 2021, peringkat pembangunan nasional dan provinsi Tahun 2022 dan isu-isu strategis yang berkembang saat ini serta prediksi masalah mendatang baik di daerah, nasional dan regional.
“Penyusunan RKPD tahun 2022 merupakan langkah strategis dan rangkaian upaya terencana pembangunan ekonomi daerah yang kuat berbasis sumber daya terbarukan menuju visi pemerintah Kutai Barat untuk mewujudkan Kutai Barat yang Adil, Mandiri dan Sejahtera yang berlandaskan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana amanat RPJMD Kabupaten Kutai Barat,” pungkasnya.
Penulis: Andreas, Editor: Hermanto