Jawaban Pemerintah Terhadap Pemandangan Umum Fraksi DPRD Kutai Barat

(Kiri) Pj. Sekdakab Kutai Barat, menyerahkan dokumen Jawaban Pemerintah. Foto: Pipin (Diskominfo)

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sependapat dan menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dukungan dan masukan Fraksi Partai Demikrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Fraksi Golongan Karya (Golkar), Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura), Fraksi Demokrat-Nasdem-Perindo (F-DNP), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Gerindra- PKS yang telah menyampaikan pemandangan umum pada tanggal 25 Agustus 2020.

Hal tersebut disampaikan Pj. Sekretaris Daerah Kutai Barat Achmad Sofyan, dalam sidang Paripurna XXXVII masa sidang II Tahun 2020 DPRD tentang Jawaban pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi tentang Nota pengantar Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat tahun anggaran 2020. Di ruang sidang utama DPRD Kutai Barat. Rabu 26 Agustus 2020).

Pj. Sekdakab Kutai Barat, menyampaikan menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada ketua, wakil ketua dan seluruh anggota fraksi yang sangat memahami situasi dan kondisi yang ada dalam penyusunan perubahan APBD TA 2020 bahwa apa yang disampaikan pemerintah, dengan mempertimbangkan keadaan dan kemampuan keuangan daerah disisa tahun anggaran 2020, maka semua kebijakan pada APBD perubahan hanya diarahkan untuk membiayai kegiatan yang mendesak dan segera dapat diselesaikan dalam kurun waktu kurang lebih tiga bulan efektif.

Pemerintah dalam memproyeksikan SILPA telah memperhatikan akurasi sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta tidak mengabaikan terjadinya defisit anggaran, dari rencana pendadapatan asli daerah pada tahun anggaran 2020.

“Apresiasi kapada fraksi Golkar yang telah mengingatkan kapada pemerintah tentang besaran proyeksi pendapatan asli daerah sebesar Rp 133,06 miliar, bahwa pemerintah melalui instansi terkait akan lebih mengoftimalkan sumber-sumber yang menjadi objek dan pendapatan lain-lain yang sah, dengan cara mengintensifkan pemungutan pajak dan restribusi,” jelasnya.

“Terima kasih pula atas kerja sama yang harmonis dan saling kerja sama melalui tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dengan badan anggaran dewan perwakilan rakyat daerah (BANGGAR-DPRD) dalam seluruh proses penyusunan dan pembahasan rencana perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020,” terangnya.

sidang Paripurna XXXVII masa sidang II Tahun 2020 tentang tentang Jawaban pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi tentang Nota pengantar rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kutai Barat tahun anggaran 2020. Dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat Ridwai, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD  H. Ahmad Syaiful dan H. Aulia, serta  Anggota Dewan, melalui Video Conference berjalan dengan lancar pada ruang sidang utama DPRD Kutai Barat.

Penulis: Pipin, Editor: Hermanto Y.