(Kanan) Kadis Kominfo Kutai Barat dengan Kadis Pertanian Kutai Barat, usai tandatangi kerjasama. Foto: Welin (Diskominfo).
KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Mewujudkan Kabupaten Kutai Barat sebagai Kabupaten dengan sistem penyelengaraan Pemerintahan yang berbasis elektronik dengan pelaporan dan penyebaran informasi disektor pertanian yang cepat, Dinas Pertanian Kutai Barat menjalin perjanjian kerja sama (PKS) dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kutai Barat dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyuluhan melalui radio zoom meeting serta pembuatan aplikasi layanan informasi harga pertanian.
Penandatangan perjanjian kerjasama ini dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kutai Barat Mobilala dengan Kepala Dinas Pertanian Petrus yang pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai prinsip dan tata kelola menuju Pemerintahan yang baik (Good Govermance). Di ruang rapat Kantor Pertanian Kutai Barat. Senin 24 Agustus 2020.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kutai Barat Mobilala mengatakan, kerjasama ini dilakukan sebagai acuan dalam pengelolaan dan pengembangan berbasis Teknologi Informatika untuk mendukung layanan kepada publik, dalam kerjasama ini dibuat untuk memberikan gambaran dan arah bagi pengelolaan sumber daya sistem informasi dan teknologi informasi kepemerintahan sebagai implemetasi e-Goverment.
Kadiskominfo Kutai Barat menambahkan, terkait dengan penandatanganan perjanjian kerjasama pelaksanaan kegiatan penyuluhan melalui radio zoom meeting tersebut, untuk membantu dan menyediakan media yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Kami selama ini sudah berupaya menyediakan media publikasi perangkat daerah yang berisi siaran Talkshow interaktif melalui Radio Sendawar FM, untuk mewujudkan program Pemerintah Daerah yang lebih berkualitas sebagai upaya diseminasi informasi kepada masyarakat,” ungkapnya.
Sementara Kepala Dinas Pertanian Petrus menuturkan, kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat strategis terlebih saat ini sudah memasuki era yang serba digital. “Kita tidak dapat berkerja sendiri dan perlu berkaloborasi dengan setiap perangkat daerah lainnya, dengan harapan dapat berkerjasama dan konsisten demi tercapainya tujuan pembangunan daerah,” pungkasnya.
Penulis: Welin, Editor : Hermanto Y.
