Month: August 2020

Tim penilai festival pangan lokal, saat melakukan penilaian makanan olahan pangan lokal. Foto: Donni ( Diskominfo).

KOMINFOKUBAR, SENDAWAR. Dinas Ketahanan Pangan Kutai Barat menggelar Festival  pangan lokal beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA). Yang dikemas dalam lomba cipta menu sajian non beras dan terigu. Secara sederhana yang diikuti sebanyak 5 kelompok. Adapun peserta yang mengikuti festival adalah, BPP Melak, Kelompok Wanita Tani (KWT) Mekar (Kelurahan Melak Ilir), KWT damai makmur, BPP Barong Tongkok, dan PKK Long Iram. Berlangsung di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kutai Barat. Sendawar. Kamis 27 agustus 2020.

Pada Festival ini para peserta ditutut kreativitas menyajikan hidangan lengkap dalam menu makan siang. Dengan porsi untuk keluarga yang terdiri dari porsi ayah, ibu dan porsi anak. Para peserta juga tidak diperkenaan mengunakan bahan baku beras dan terigu dalam unsur karbohidratnya. Namun digantikan dengan umbi umbian untuk unsur karbohidrat. Seperti nasi umbi kaladi, nasi singkong dan nasi sagu rumbia. Selain itu juga semua peserta serempak menggunakan ikan air tawar dari sungai mahakam untuk memenuhi unsur protein.

Wakil Ketua TP PKK, H. Isdalena Arkan menanggapi positif kegiatan tersebut. Menurutnya kegiatan festival tersebut menjadi ajang kreasi bagi masyarakat Kutai Barat terutama para ibu, dimana para peserta harus mengangkat bahan pangan dari hasil pertanian lokal di Kutai Barat.

Dari kegiatan lomba menu B2SA, kami TP PKK Kutai Barat berharap dapat memberikan motivasi kepada peserta dan masyarakat dalam peningkatan kreativitas dibidang kuliner dengan mengangkat menu berbahan lokal. “Seperti penggunaan ikan lais, ikan baung, ikan haruan dan sejenis bisa disertakan di ajang serupa baik lokal maupun provinsi,” pesannya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kutai Barat, Burhanuddin mengungkapkan bahwa ada lima kelompok yang menjadi peserta dan merupakan hasil evalusi lapangan dari kunjungan dinas Ketapang melalui kegiatan sosialisasi maupun demo pengolahan pangan dikecamatan.

Terkait dengan kegiatan festival pangan lokal ini dapat sebagai penggugah konsumsi pangan lokal dimasyarakat. Melalui keragaman kreasi hidangan dengan penggunaan berbagai macam bahan pangan lokal yang ada di Kutai Barat.

“Kelanjutan dari kegiatan ini nanti pada ajang yang  serupa pada tingkat kabupaten yang diselenggarakan TP PKK Kutai Barat. Nantinya yang menjuarai ditingkat kabupaten. Akan diikutsertkan pada perlombaan ditingkat provinsi”, tuturnya.

Dalam penjurian,  penilaian hidangan mengambil berbagai sisi. Dari sisi presentasi makanan mulai dari tampilan sajian, takaran porsi untuk dewasa dan anak anak. kemudian sisi pangan lokal mencakup seberapa banyak pangan lokal yang digunakan. selanjutnya keragaman bahan juga memberikan penilaian dari sisi gizi makanan.

“Suatu makanan akan menimbulkan selera apabila sajiannya menarik. Kemudian tekstur rasa dan bau itu juga berpengaruh, itu juga jadi penilaian. Kemudian yang ditekankan harus menggunakan bahan pangan lokal, yang ada dikampung masing masing,” jelas Rina Giptalina, Kepala Bidang Konsumsi Dan Keamanan Pangan Lokal.

Festival pangan B2SA merupakan wujud dari kegiatan peningkatan penganekaragaman  konsumsi pangan dan gizi. Yang setiap tahun rutin digelar pada Dinas Ketahanan Pangan Kutai Barat. Sekaligus menjadi sarana untuk mendorong kelompok-kelompok KWT ditiap kecamatan untuk berkreasi memanfaatkan keanekaragaman pangan lokal.

Penulis: Donni, Editor: Hermanto Y

(Kiri) Pj. Sekdakab Kutai Barat, menyerahkan dokumen Jawaban Pemerintah. Foto: Pipin (Diskominfo)

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sependapat dan menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dukungan dan masukan Fraksi Partai Demikrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Fraksi Golongan Karya (Golkar), Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura), Fraksi Demokrat-Nasdem-Perindo (F-DNP), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Gerindra- PKS yang telah menyampaikan pemandangan umum pada tanggal 25 Agustus 2020.

Hal tersebut disampaikan Pj. Sekretaris Daerah Kutai Barat Achmad Sofyan, dalam sidang Paripurna XXXVII masa sidang II Tahun 2020 DPRD tentang Jawaban pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi tentang Nota pengantar Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat tahun anggaran 2020. Di ruang sidang utama DPRD Kutai Barat. Rabu 26 Agustus 2020).

Pj. Sekdakab Kutai Barat, menyampaikan menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada ketua, wakil ketua dan seluruh anggota fraksi yang sangat memahami situasi dan kondisi yang ada dalam penyusunan perubahan APBD TA 2020 bahwa apa yang disampaikan pemerintah, dengan mempertimbangkan keadaan dan kemampuan keuangan daerah disisa tahun anggaran 2020, maka semua kebijakan pada APBD perubahan hanya diarahkan untuk membiayai kegiatan yang mendesak dan segera dapat diselesaikan dalam kurun waktu kurang lebih tiga bulan efektif.

Pemerintah dalam memproyeksikan SILPA telah memperhatikan akurasi sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta tidak mengabaikan terjadinya defisit anggaran, dari rencana pendadapatan asli daerah pada tahun anggaran 2020.

“Apresiasi kapada fraksi Golkar yang telah mengingatkan kapada pemerintah tentang besaran proyeksi pendapatan asli daerah sebesar Rp 133,06 miliar, bahwa pemerintah melalui instansi terkait akan lebih mengoftimalkan sumber-sumber yang menjadi objek dan pendapatan lain-lain yang sah, dengan cara mengintensifkan pemungutan pajak dan restribusi,” jelasnya.

“Terima kasih pula atas kerja sama yang harmonis dan saling kerja sama melalui tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dengan badan anggaran dewan perwakilan rakyat daerah (BANGGAR-DPRD) dalam seluruh proses penyusunan dan pembahasan rencana perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020,” terangnya.

sidang Paripurna XXXVII masa sidang II Tahun 2020 tentang tentang Jawaban pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi tentang Nota pengantar rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kutai Barat tahun anggaran 2020. Dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat Ridwai, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD  H. Ahmad Syaiful dan H. Aulia, serta  Anggota Dewan, melalui Video Conference berjalan dengan lancar pada ruang sidang utama DPRD Kutai Barat.

Penulis: Pipin, Editor: Hermanto Y.

(Kanan) Bupati Kutai Barat didampingi Inspektur Inspektorat dan Kepala BKAD Kutai Barat, memberikan dukungan kepada BPK RI Perwakilan Kaltim menuju WBK. Foto: Donni (Diskominfo)

Kominfokubar-sendawar, Bupati Kutai Barat mengikuti acara deklarasi kesiapan  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur menuju Wilayah Bebas Korupsi yang diselenggarakan secara virtual melalui aplikasi zoom. Di ruang koordinasi, Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat. Selasa, 25 Agustus 2020.

Bupati Kutai Barat yang didampingi Inspektur Inspektorat Kutai Barat, dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kutai Barat. Rangkain acara seremonial ditandai dengan Bupati Kutai Barat bersama Inspektur Inspektorat Kutai Barat mengenakan selempang dan pin “Duta  Anti Grafitikasi”, sebagai wujud dukungan pemerintah Kutai Barat menuju Kalimantan Timur wilayah bebas korupsi yang secara serentak dilakukan Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.

Menanggapi hal itu Bupati Kutai Barat, FX. Yapan mengatakan, pemerintah Kutai Barat sangat mendukung deklarasi BPK RI perwakilan Kaltim menuju Kaltim wilayah bebas korupsi. Tentu Pemerintah Kabupaten/kota termasuk Kutai Barat sangat mendukung implementasi dalam setiap pekerjaan dalam pembangunan, terutama yang berkaitan dengan keuangan.

“Jadi saat ini pelayanan terhadap masyarakat harus terukur dan setiap kinerja ada indikator, ada target yang harus dicapai, transparan dalam menjalankan tugas, tepat waktu dan sesuai regulasi yang berlaku,”ucapnya.

Penulis : Donni, Editor : Hermanto Y.

(Kanan) Kadis Kominfo Kutai Barat dengan Kadis Pertanian Kutai Barat, usai tandatangi kerjasama. Foto: Welin (Diskominfo).

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Mewujudkan Kabupaten Kutai Barat sebagai Kabupaten dengan sistem penyelengaraan Pemerintahan yang berbasis elektronik dengan pelaporan dan penyebaran informasi disektor pertanian yang cepat, Dinas Pertanian Kutai Barat menjalin perjanjian kerja sama (PKS) dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kutai Barat dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyuluhan melalui radio zoom meeting serta pembuatan aplikasi layanan informasi harga pertanian.

Penandatangan perjanjian kerjasama ini dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kutai Barat Mobilala dengan Kepala Dinas Pertanian Petrus  yang pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai prinsip dan tata kelola menuju Pemerintahan yang baik (Good Govermance). Di ruang rapat  Kantor Pertanian Kutai Barat. Senin 24 Agustus 2020.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kutai Barat Mobilala mengatakan, kerjasama ini dilakukan sebagai acuan dalam pengelolaan dan pengembangan berbasis Teknologi Informatika untuk mendukung layanan kepada publik, dalam kerjasama ini dibuat untuk memberikan gambaran dan arah bagi pengelolaan sumber daya sistem informasi dan teknologi informasi kepemerintahan sebagai implemetasi e-Goverment.

Kadiskominfo Kutai Barat menambahkan, terkait dengan penandatanganan perjanjian kerjasama pelaksanaan kegiatan penyuluhan melalui radio zoom meeting tersebut, untuk membantu dan menyediakan media yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Kami selama ini  sudah berupaya menyediakan media publikasi perangkat daerah yang berisi siaran Talkshow  interaktif melalui Radio Sendawar FM, untuk mewujudkan program Pemerintah Daerah yang lebih berkualitas sebagai upaya diseminasi informasi kepada masyarakat,” ungkapnya.

Sementara Kepala Dinas Pertanian Petrus menuturkan, kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat strategis terlebih saat ini sudah memasuki era yang serba digital. “Kita  tidak dapat berkerja sendiri dan perlu berkaloborasi dengan setiap perangkat daerah lainnya, dengan harapan dapat berkerjasama dan konsisten demi tercapainya tujuan pembangunan daerah,” pungkasnya.

Penulis: Welin, Editor : Hermanto Y.

(Tengah) Pj Sekdakab Kutai Barat, saat menyampaikan rancangan perubahan APBD 2020 Secara virtual.Foto: Andreas (Diskominfo)

Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat, menyampaikan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2020 kepada DPRD Kutai Barat dalam Rapat Paripurna XXXV masa sidang II tahun anggaran 2020 yang dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom di Kantor Setdakab Kutai Barat . Senin, 24 Agustus 2020.

PJ Sekdakab Kutai Barat H Achmad Sofyan mengatakan, rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2020 pada hakekatnya adalah target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintahan daerah baik proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dijadikan sebagai dasar penyusunan struktur APBD maupun prioritas program dan plafon anggaran menurut urusan Pemerintah.

Rancangan perubahan APBD ini telah dijabarkan kedalam rencana kerja dan anggaran perubahan (RKAP), pada masing-masing Perangkat Daerah, dengan mengacu kepada kesepakatan kebijakan umum perubahan APBD (KUPA) serta prioritas dan plafon anggaran Sementara (PPAS) perubahan APBD Tahun 2020 yang telah ditetapkan dan ditanda tangani bersama dalam Nota Kesepakatan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 13 Agustus 2020.

“Rencana pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp. 2,24 trilyun, setelah perubahan APBD 2020 menjadi Rp 2,29 trilyun bertambah sebesar Rp 46,02 milyar atau 2,05 %. Sementara Kebijakan prioritas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri dari  2 bagian besar yaitu Belanja Tidak  Langsung dan Belanja langsung pada APBD murni 2020 sebesar Rp. 2,31 trilyun, setelah perubahan menjadi Rp. 2,84 trilyun bertambah sebesar Rp. 530,45 milyar atau 22,88 %,” jelasnya.

“Sebelum mengakhiri nota pengantar ini, disampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang terhormat atas kerjasama yang baik dalam melaksanakan kepemerintahan menuju pemerintah yang efisien, efektif, akuntable dan transparan, mulai dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan sejak tahun Anggaran 2016 hingga tahun Anggaran 2020, dalam mewujudkan Kutai Barat yang semakin baik, mandiri dan sejahtera berlandaskan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” pungkasnya.

Penulis: Andreas, Editor: Hermanto Y.

Bupati Kutai Barat, saat tandatangani papan prasasti salah satu bangunan PKTD di Kecamatan  Muara lawa. Foto: Welin (Diskominfo)

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Padat Karya Tunai merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/kurang mampu yang bersifat produktif dengan memanfaatkan sumber daya alam, tenaga kerja serta teknologi lokal. Program ini dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stanting. Dalam meningkatkan pelayanan yang baik kapada masyarakat Bupati Kutai Barat secara simbolis meresmikan sarana dan prasera kampung didampingi Wakil Bupati Kutai Barat, Pj Sekretaris Daerah Kutai Barat, Asisten II Setdakab Kutai Barat, Kepala DPMK Kutai Barat, Kepala Kesbangpol, Direktur BPBD, Camat Muara Lawa dan unsur lembaga kampung, di kantor BPU kampung Muara Lawa Kecamatan Muara Lawa. Sabtu 22/08/2020

Pemerataan pembangunan dalam beberapa wilayah di Kutai Barat telah menjadi prioritas utama pemerintah Kutai Barat, sejak tahun 2016 lalu, memasuki tahun keempat kepemimpinan Bupati  FX Yapan dan Wakil Bupati H Edyanto Arkan tetap konsisten akan hal tersebut. Seperti; pada tahun Anggaran 2017 yang lalu dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi dari IPA Pusung menuju Muara Lawa dan Lambing dengan Total Anggaran 6,1 Milyar Rupiah lebih, kedua Pembangunan Jalan Konektivitas Jalan Poros menuju Lotaq dan Muara Begai secara bertahap pada Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020 sebesar 3 Miliar Rupiah,  Hal diatas membuktikan, Pemerintah telah membangun Kutai Barat berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan dan bukan kepentingan semata demi terwujudnya pemerataan pembangunan diseluruh wilayah Kutai Barat.

Bupati Kutai Barat FX Yapan mengatakan, Program Padat Karya ini merupakan program pengembangan dan perluasan kesempatan kerja dan merupakan upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dan mengoptimalkan potensi daerah yang dapat dikembangkan sebagai peluang peningkatan pendapatan, aksesibilitas masyarakat dan peningkatan perekonomian lokal.

Beberapa kampung di Kecamatan Muara Lawa mari melihat dan menggali potensi, baik Wisata Budaya dan Wisata Alam yang terdapat diwilayahnya untuk dapat dikembangkan dengan baik agar menjadi salah satu alternatif sumber penghasilan bagi kampung.

“Apalagi kita baru saja merayakan moment bersejarah bagi Bangsa Indonesia yaitu Peringatan Kemerdekaan, kiranya Sub Tema ‘Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, Kita Tingkatkan Sumber Daya Manusia, Inovasi, serta Potensi Daerah Agar Semakin Produktif Menuju Indonesia Maju’ untuk mewujudkan hari esok lebih baik dari pada hari ini dapat diimplementasikan dengan baik kedepan,”harapnya

“Pemerintah Kabupaten  Kutai Barat sangat mengapresiasi atas capaian kampung Muara Lawa yang berhasil meraih predikat Mandiri, kiranya hal tersebut dapat dipertahankan dan dicontoh Kampung lainnya. Kepada para Petinggi dan BPK untuk  dapat meningkatkan koordinasinya satu sama lain dan seluruh elemen pembangun dikampung, selanjutnya  lebih berperan aktif dalam menyusun program kerja dikampung masing-masing sehingga kedepannya status IDM kampung dapat meningkat dari tahun sebelumnya,”Bupati mengimbau.

Sementara menurut Camat Muara Lawa Suhaimi dalam laporannya menyebutkan, terkait peresmian bangunan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) di 8 Kampung dalam wilayah Kecamatan Muara Lawa yang sumber dananya dari dana desa, APBN, APBD Tahun 2015 s/d 2020 kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lain yaitu Kampung Payang (Posyandu Lansia), Kampung Cempedas (Jembatan Gantung), Kampung Muara Lawa (Gedung BPU), Kampung Benggris (Kantor Desa) Kampung Lambing (Posyandu Lansia & Balita) Kampung Muara Begai (Gapura Kampung) Kampung Dingin (Semenisasi Gang) Kampung Lotaq (Semenisasi Jalan).

Selain peremian pembangunan padat karya tunai desa, Bupati Kutai Barat dalam kesempatan tersebut juga menyerahkan masker dalam rangka lounching gerakan setengah milyar masker dan penyerahan pupuk cair secara simbolis yang diberikan kepada Kelompok Tani mengkayoongk Jaya dari Kampung Lambing, Kelompok Tani Bersama dari Kampung Lotaq dan Kelompok Wanita Tani Mandiri dari Kampung Bangeris.

Penulis: Welin, Editor: Hermanto Y.

Bupati Kutai Barat, Saat menyerahkan BLT-DD kepada salah satu warga di Kampung Lambing. Foto: Renaldi (Diskominfo)

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Bupati Kutai Barat menyerahkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) bagi warga masyarakat di 8 kampung dalam wilayah Kecamatan Muara Lawa yang terdampak wabah Corona Virus Disease (Covid-19) secara simbolis, didampingi Wakil Bupati Kutai Barat, Pj. Sekretaris Daerah Kutai Barat, Kepala DPMK Kutai Barat, Kepala Kesbangpol Kutai Barat serta unsur lembaga kampung di wilayah Kecamatan Muara lawa. Sabtu, 22 Agustus 2020.

Akumulasi penerima BLT-DD dalam wilayah Kecamatan Muara Lawa sebanyak 745 orang dengan nilai dana sebesar 2,11 Milyar lebih, yang tersebar di 8 Kampung yaitu Kampung Muara Begai sebanyak 77 orang penerima BLT, Kampung Lotaq sebanyak 58 orang, Kampung Dingin sebanyak 126 orang, Kampung Payang sebanyak 70 orang, Kampung Cempedas sebanyak 48 orang, Kampung Muara Lawa sebanyak 139 orang, Kampung Lambing sebanyak 150 orang dan Kampung benggeris sebanyak 78 orang penerima BLT.

Bupati Kutai Barat FX Yapan mengatakan, penyaluran BLT-DD tahap 5 pada hari ini di Kampung Muara Lawa dan Lambing, diharapkan bantuan ini dapat meringankan beban hidup masyarakat, selain itu bantuan ini sebagai wujud kepedulian Pemerintah bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. “Melalui BLT ini tentunya diharapkan tepat sasaran dan memberikan manfaat secara langsung. Kepda DPMK, Camat dan para Petinggi diingingatkan agar perlaksanaanya dimonitor secara berkelanjutan sehingga dapat berjalan sesuai rencana dan ketentuan,”tegasnya.

Selanjutnya Bupati Kutai Barat berpesan kepada masyarakat agar tetap memperhatikan dan  melaksanakan Protokol Kesehatan. “Harus kita ingat dan sadari untuk tidak lengah karena pandemi ini belum berakhir,” jelasnya

“Saya pun menyadari bahwa mustahil jika kita hanya berdiam diri dirumah tanpa beraktivitas diluar, akan tetapi jika terpaksa harus keluar rumah, maka tetap disiplin untuk menggunakan Masker (MASKERMU MELINDUNGIKU, MASKERKU MELINDUNGMU), rajin mencuci tangan menggunakan Sabun, menjaga jarak dikeramaian, Segera bersihkan diri jika pulang dari aktivitas diluar rumah,” pesan Bupati.

Lebih lanjut Bupati Kutai Barat mengimbau, mari kita bantu Pemerintah akan hal itu dan tak lupa mendoakan Tenaga Kesehatan dan Keamanan Sebagai Garda Terdepan. “saya percaya dengan kepedulian kita, untuk menjaga kesehatan dan keselamatan maka pandemi ini bisa kita perangi bersama. Dan mari menjaga ketahanan pangan secara mandiri, sesuai Surat Ederan Nomor 338/1170/DPMK-KB-TU.P/IV/2020 perihal imbauan untuk melaksanakan kegiatan bercocok tanam,” pungkasnya.

Penulis : Renaldi, Editor: Hermanto Y.

Bupati Kutai Barat, saat tandatangani papan prasasti, tandai peresmian salah satu bangunan Program PKTD. Foto: Andreas (Diskominfo)

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Pemerintah Kutai Barat Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kutai Barat menyerahkan bantuan langsung Tunai (BLT) Tahap V sebesar Rp 300 ribu perbulan yang diserahkan secara simbolis oleh Bupati Kutai Barat, untuk warga masyarakat yang terdampak Covid sekaligus peresmian Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) di delapan  kampung dalam wilayah Kecamatan Nyuatan . Jumat, 21 Agustus 2020

Bupati Kutai Barat FX. Yapan, menyampaikan bahwa pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk meringankan beban warga yang  terdampak Covid-19 dan peresmian Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD), program ini sangat gencar dicanangkan Pemerintah melalui Kementrian desa pembangunan daerah tertinggal dan  transmigrasi.

“Penggunaan dana desa diarahkan untuk melaksanakan berbagai pembangunan yang dibutuhkan desa atau kampung program dari pemerintah pusat ini turut menyukseskan terwujudnya  misi pemerintah periode 2016-2021 pada butir pertama yang berbunyi peningkatan pembangunan dan infrastruktur layanan publik yang semakin merata diseluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat,” terang Bupati.

Pemerintah daerah akan terus bersinergi dan berkomiten agar terlaksananya program ini yang tentu akan berdampak pada pemerataan pembangunan dengan menyesuaikan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.

“Untuk kecamatan Nyuatan terdapat delapan kampung yang melaksanakan kegiatan PKTD dengan sumber dana dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK),” jelasnya.

Sementara menurut Plt Camat Nyuatan Tomi Taruna mengatakan,  penerimaan bantuan BLT se Kecamatan Nyuatan terdapat 1055 kepala keluarga (KK), untuk penrima PKH sebanyak 184 KK,  penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 330 KK, dan untuk penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) Dinas Sosial sebanyak 86 KK.

Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat  atas bantuan dana  kepada Kampung-kampung yang ada di kecamatan Nyuatan sehingga sangat bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat kecamatan Nyuatan terutama yang begitu terlihat seperti semenisasi Jalan gang dan pembangunan dermaga.

“Dengan diresmikannya kegiatan PKTD yang ada di kecamatan Nyuatan ini dapat memacu  pembangunan yang lebih baik dimasa yang akan datang sehingga terwujudnya hari esok yang lebih baik dari pada hari ini,” pungkasnya.

Penulis: Andreas, Editor: Hermanto Y.

(Kiri) Wakil Bupati Kutai Barat, Saat serahkan bantuan Unit Meja di pasar Olah Bebaya Melak. Foto: Aryo (Diskominfo)

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR, Pemerintah Kutai Barat melalui pemerintah Kecamatan Melak bersama dengan pengelola pasar Olah Bebeya menyerahkan bantuan meja untuk para pedagang, sejumlah meja yang diserahkan telah disesuaikan dengan kebutuhan dan diperuntukan untuk pedagang sayur dan ikan, yang diserahkan secara simbolis oleh Wakil Bupati Kutai Barat dengan disaksikan Camat Melak, Lurah Melak Ulu, Lurah Melak Ilir, sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat dihalaman parkir pasar Olah Bebeya Kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak. Jumat, 21 Agustus 2020.

Penyerahan bantuan meja ini, selain salah satu upaya pemerintah untuk terus mendorong kegiatan masyarakat terutama peningkatan ekonomi juga meningkatkan sarana prasarana yang ada dipasar Olah Bebaya agar lebih tertata, bersih dan indah.

Wakil Bupati Kutai Barat H.Edyanto Arkan menjelaskan,”upaya peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat semacam ini tadak hanya diterapkan di Kecamatan Melak tetapi telah diterapkan dan didorong perkembangannya oleh pemerintah ke seluruh kampung yang ada diwilayah Kabupaten Kutai Barat.”

Selanjutnya pasar Oleh Bebaya ini secara tidak langsung juga menjadi pusat kegiatan perekonomian masyarakat dari beberapa kecamatan, terutama sebagai sentral perekonomian masyarakat diwilayah pesisir.

“Salah satu contohnya adalah usaha perikanan masyarakat yang berada diwilayah kecamatan muara pahu dan penyinggahan dibawa dan dipasarkan disini, oleh karenanya pemerintah akan terus barupaya untuk melakukan pembangunan dan pembenahan infrastruktur perekonomian guna mewujudkan visi Kutai Barat semakian adil,” Wabup mencontohkan.

Wabup menimbau agar pengelola pasar dan para pedagang dapat terus bersinergi guna membenahi hal-hal yang masih kurang maksimal serta melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan.

“Kemudian dapat memaksimalkan semua sarana dan prasarana yang ada sesuai dengan fungsinya, sehingga pasar Olah Bebaya dapat menjadi contoh bagi pasar-pasar ditempat lain,” pungkasnya.

Penulis: Aryo, Editor: Hermanto Y.

(Kanan) Bupati Kutai Barat, Saat menyerahkan Plakat Kutai Barat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat. Foto: Donni (Diskominfo)

KOMINFOKUBAR-SENDAWAR. Pemerintah Kutai Barat mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia Ke-75 tahun. Dengan usia Ke-75 tahun dapat memberi motivasi dan inovasi kepada pengadilan terutama pengadilan negeri dan pengadilan agama di Kutai Barat dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Ungkap Bupati Kutai Barat FX Yapan saat menghadiri peringatan HUT Mahkamah Agung RI ke -75. di Kantor Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II. Rabu 19 Agustus 2020.

Dikatakan lebih lanjut, kehadiran Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama memudahkan masyarakat menerima pelayananan hukum di Kutai Barat. Sehingga masyarakat tidak lagi keluar daerah untuk mencari pelayananan hukum. “Adanya Pengadilan Negeri di Kutai Barat, sangat memudahkan pelayanan hukum dan cepat bagi masyarakat. Selama ini masyarakat mesti ke Tenggarong. Harus Menepuh jarak jauh, memerlukan biaya dan tenaga,” jelasnya.

“Kedepan akan adanya penambahan tenaga, baik hakim maupun panitera, karena pelayanan hukum dari Pengadilan Negeri Sendawar. Tidak hanya sebatas untuk melayani warga Kutai Barat, melainkan juga untuk warga yang berasal dari Kabupaten Mahakam Ulu,” harapnya.

Kemudian  Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, Jemmy Tanjung Utama menyebutkan, pada peringatan HUT Mahkamah Agung RI, mengusung tema  “optimalisasi peradilan modern berkelanjutan merespon pandemi covid-19” di mana optimalisasi tersebut ditunjukkan dalam penggunaan aplikasi e-court Mahkamah Agung RI, yang tertuang dalam PERMA no 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.

Upaya dalam membangun peradilan yang modern. Mahkamah agung tidak hanya berhenti pada aplikasi yang disebutkan diatas (e-court) bahkan menghadapi pandemi covid-19, mahkamah agung telah membuat draft rancangan perma tentang administrasi perkara pidana dan persidangan elekronik yang masih memerlukan pembahasan dan sosialisasi. “Selain itu membuat aplikasi e-court untuk pengadilan tingkat banding untuk digunakan diseluruh wilayah Indonesia,” sebutnya.

Peringatan HUT Mahkamah Agung RI dikemas dengan pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun. peringatan itu juga semakin meriah dengan saling menyuuapkan kue ulang tahun antara Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, Jemmy Tanjung Utama dan Ketua Pengadilan Agama Kutai Barat, A Rukip.  Dalam peringatan tersebut dihadiri Bupati Kutai Barat didampingi Wakil Bupati Kutai Barat H. Edyanto Arkan, Dandim 0912 KBR Anang Sofyan dan Kapolres Kutai Barat, Roy Satya Saputra.

Penulis: Donni, Editor: Hermanto Y.